Jakbar Usulkan Bangunan Antigempa

JAKARTA, MP - Seringnya Indonesia dilanda gempa, dianggap sangat berisiko atas keselamatan manusia khususnya bagi mereka yang berada di ketinggian bangunan bertingkat. Untuk itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan mengusulkan pembuatan bangunan antigempa kepada Pemprov DKI sehingga jika suatu saat terjadi gempa tidak mengakibatkan bangunan itu roboh.

Usulan bangunan yang akan dibuat, setidaknya mampu menahan gempa hingga di atas kekuatan 7 skala richter (SR), “Jadi kalau ada gempa, masyarakat dan khususnya pegawai di kantor-kantor pemerintahan tidak khawatir akan roboh. Karena bangunan yang dibuat sudah memenuhi standar untuk menahan kekuatan gempa," ujar Sukarno, Wakil Walikota Jakarta Barat kepada beritajakarta.com, usai dialog publik Manajemen Resiko Bencana Berbasis Masyarakat di Masjid Assahara, Kantor Walikota Jakarta Barat, Rabu (19/5).

Sukarno menambahkan, untuk mengatasi bencana pihaknya juga tidak mungkin berjalan sendiri. Karena itu, pihaknya juga mengimbau kesadaran masyarakat dan pihak lain agar semua program menekan angka bencana dapat terealisasi. Pihaknya juga berharap penanggulangan bencana di masyarakat bisa lebih baik dan lebih terkoordinasi lagi, sehingga risiko korban sakit maupun meninggal karena bencana dapat ditekan seminimal mungkin. "Masalah bencana, kuncinya adalah pada masyarakat. Masyarakat harus tahu apa yang mesti diperbuat jika suatu saat terjadi bencana,” katanya.

Pihaknya bersama Community Based Disaster Risk Management- Nahdlatul Ulama (CBDRM-NU) telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat bencana, antara lain dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang dilakukan secara keliling di seluruh kecamatan dan kelurahan. "Melalui dialog publik ini juga sangat positif, karena ada narasumber atau ahlinya mengenai apa yang harus dilakukan," tambahnya.

Saat ini pihaknya juga tengah gencar melakukan penertiban bangunan yang berada di atas saluran air. Supaya bencana banjir yang kerap melanda wilayah Jakarta Barat tidak terjadi lagi. "Kali Mookervart sudah dibuatkan tanggul pada sisi kanan dan kirinya. Selain itu, aliran banjir kanal tengah juga sudah selesai dilakukan perbaikan," ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Abdul Azis yang juga menghadiri acara itu, berharap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta dapat bersinergi dengan CBDRM-NU dalam menanggulangi bencana. Pihaknya juga siap membantu dan memfasilitasi aspirasi para kader CBDRM-NU untuk menanggulangi bencana yang terjadi di setiap daerah.

Terkait bencana kebakaran, Plh Kasudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) Jakarta Barat, Frans Bernard Silalahi mengungkapkan, terhitung sejak awal Januari-Mei 2010, peristiwa kebakaran di Jakarta Barat mencapai 53 kasus. "Mayoritas penyebab kebakaran adalah karena korsleting listrik. Sedangkan penyebab lainnya karena kasus kebocoran gas," tandasnya.

Koordinator CBDRM-NU Jakarta Barat, yang diwakili KH Abdul Kholik menyatakan, CBDRM-NU membutuhkan dukungan dari stakeholder seperti pemerintah dan lembaga terkait untuk bersama-sama bersinergi melakukan pengurangan risiko bencana di wilayah Jakarta Barat. “Pengurangan risiko bencana bukan hanya semata tugas pemerintah, tapi juga menjadi tugas warga NU Jakarta Barat,” tandasnya. (red/*bj)