Lima Gedung Pelayanan Masyarakat Diresmikan

JAKARTA, MP - Untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meresmikan lima gedung pelayanan masyarakat milik Pemprov DKI yang telah menghabiskan anggaran APBD senilai Rp 43,23 miliar. Dengan diresmikan penggunaan kelima gedung itu, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelima gedung yang diresmikan itu meliputi, gedung Sudin Kebersihan Jakarta Barat di Jl Perdana No 2 RT 01/01, Kelurahan Wijayakusuma, gedung Kelurahan Jelambarbaru di Jl Kusuma III, Kompleks Duta Mas, gedung Kelurahan Jatipulo di Jl Tanjung Dalam No 30, gedung Puskesmas Kelurahan Kamal II di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres dan gedung SMPN 82 Wijayakusuma di RT 03/04, Kelurahan Wijayakusuma.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berharap, dengan selesainya pembangunan gedung pemerintah daerah di Jakarta Barat ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat semakin baik lagi dan dapat digunakan supaya lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Jadi, yang menjadi sasaran bukan pembangunan gedungnya. Saya telah mengajak jajaran aparatur pemerintah di ibu kota ini agar merubah pola pikir dengan lebih berorientasi kepada output dan outcome, bukan pembangunan fisik saja," ujarnya, Minggu (21/2).

Menurutnya, output dan outcome atau sasaran pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah menjadikan seluruh masyarakat Jakarta lebih sejahtera, di mana kemiskinan dan kebodohan semakin berkurang, serta tingkat kesehatan masyarakat semakin baik. "Semoga melalui sarana yang dibangun dan diresmikan hari ini sasaran itu semakin mudah kita wujudkan,"

Dikatakannya, saat ini harapan hidup masyarakat ibu kota sudah semakin tinggi. Rata-rata untuk kaum perempuan sampai 76 tahun lebih dan untuk kaum pria sampai 73 tahun lebih. Derajat harapan hidup ini, kata dia, merupakan salah satu indikator semakin baiknya pelayanan kesehatan. Artinya, bukan sarana dan prasarana yang menjadikan keberhasilan itu, melainkan tingkat pelayanan yang diberikan.

Terkait pendidikan, dirinya melihat partisipasi aktif masyarakat Jakarta saat ini sudah jauh lebih baik. Bahkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia belajar sangat tinggi. Namun, dirinya mengakui pendidikan anak di Jakarta belum sampai pada titik memiliki keahlian dan keterampilan yang jelas. "Dengan sarana dan prasarana yang baik diharapkan titik itu di masa mendatang akan kita capai," tuturnya.

Mengenai pelayanan di level kelurahan, Fauzi mengatakan, sarana dan prasara sangat penting karena menunjukkan itikad pelayanan masyarakat yang lebih baik. Karena itu, dirinya meminta lurah mengontrol jenis pelayanan satu persatu dan dirinya akan mengevaluasi saat berkantor di kelurahan dengan berkomunikasi langsung kepada masyarakat.

"Lurah adalah wakil gubernur di kelurahan, dan saya berikan otoritas itu kepada lurah. Lurah mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting," tegasnya.

Pembangunan fisik berupa sarana dan prasara ini, sambung gubernur, merupakan amanah masyarakat karena dibangun dengan menggunakan dana publik. Amanah ini harus dipertanggungjawabkan dengan mewujudkan sasaran yang dituju berupa kebersihan yang semakin baik, pendidikan semakin meningkat, pelayanan kesehatan semakin bertambah, dan pelayanan sosial masyarakat kelurahan semakin prima.

Selain meresmikan lima gedung pelayanan masyarakat, gubernur juga berkesempatan menyerahkan santunan secara simbolis kepada 50 yatim piatu dari Bazis, 30 KTP, KK, dan Akta Kelahiran Gratis dari Sudin Dukcapil, alat-lat kebersihan dari Sudin Kebersihan, alat-alat olahraga dari Sudin Olahraga, pohon pelindung dari Sudin Pertamanan, pemberian 2.136 lembar kartu identitas kader Posyandu dari Sudin Kesehatan, dan 875 buah alat bor lubang resapan biopori (LRB) dari PT Pertamina.

Walikota Jakarta Barat Djoko Ramadhan mengungkapkan, dari lima gedung pemerintah daerah di Jakarta Barat yang telah diresmikan, hanya SMPN 82 yang telah dilengkapi mebeler sementara empat gedung lainnya, pengadaan mebeler baru akan dilaksanakan pada mata anggaran 2010. "Tahun ini, telah dianggarkan untuk mebeler itu," kata Djoko.

Menurutnya, Pemkot Jakbar memberikan perhatian serius atas pembangunan gedung yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kadang mengalami hambatan karena sulitnya pengadaan lahan. Sebagai gambaran, dari 24 kantor lurah yang belum standar, sebanyak 8 kantor lurah lokasinya tidak memadai dan perlu direlokasi. Salah satunya, terlaksananya pembebasan tanah untuk kantor lurah Tanahsereal.

"Ini diharapkan menjadi inspirasi kita bagaimana menciptakan sinergi melalui partisipasi dan peranan masyarakat yang ditanggapi secara positif oleh pemerintah daerah," tandasnya. (red/*bj)